Tahapan Seleksi CPNS Tahun 2024 setelah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) adalah Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Berikut kisi-kisi SKB CPNS 2024 Resmi Kemenpan RB yaitu materi pokok soal SKB CPNS 2024 Jabatan Analis Perkara Peradilan.
Kisi-kisi SKB CPNS 2024 Analis Perkara Peradilan
Kemampuan Umum:
1. Pasal 24 UUD 1945, UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU 14/1985 tentang MA jo. UU 3/2009
2. UU 14/1985 tentang MA jo UU 3/2009
3. UU 2/1986 jo. 49/2009 (Peradilan Umum), UU 7/1989 jo. 3/2006 (Peradilan Agama), UU 5/1986 jo. 9/2004 jo. 51/2009, UU 30/2014 (Peradilan TUN), UU 31/1997 (Peradilan Militer)
4. UU 46/2009 (Pengadilan Tipikor), UU 2/2004 (Pengadilan Hubungan Industrial), UU 31/2004 jo. UU 45/2009 (Pengadilan Perikanan), UU 37/2004 (Pengadilan Niaga), UU 26/2000 (Pengadilan HAM), UU 11/2012 (Pengadilan Anak), Pengadilan Pajak (UU 14/2002), Mahkamah Syar'iyah (UU 3/2006)
5. Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan publik)
Kemampuan Khusus:
1. Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) dan Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg), Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA/UU 11/2012), Perma 1/2016 (Mediasi di Pengadilan)
2. Kekhususan hukum acara pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga
3. KUHP (existing), KUHP Baru (UU 1/2023), KUH Perdata (umum), UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Tipikor, UU TPPU, UU Perikanan, UU HAM, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, UU Narkotika, UU TPPO, UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Minerba, UU PPLH (Lingkungan Hidup), UU KDRT, UU TPKS (kekerasan seksual), UU Fidusia, UU Perpajakan, UU Kehutanan, UU Hak Tanggungan, UU Pokok Agraria, UU Kepailitan dan PKPU, UU Parpol, UU Arbitrase, UU Keterbukaan Informasi Publik
4. Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu dan tempat, Asas kekuasaan kehakiman, Asas hukum acara pidana dan perdata
5. Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat, kebiasaan dan doktrin)
6. Sistem pembuktian dalam perkara pidana
7. Sistem pembuktian dalam perkara perdata
8. Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)
9. Perkara Grasi (UU 22/2002 jo. UU 5/2010)
10. Bantuan hukum (Posbakum)
11. Layanan administrasi perkara secara elektronik (SIPP, SIAP, Direktori Putusan)
12. Layanan persidangan secara elektronik (eCourt/e Litigation)
0 Komentar